Kotabumi_ Perebutan 11 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) memasuki tahap berikutnya. Hingga penutupan pendaftaran, Jumat, 25 September 2026 pukul 16.27 WIB, tercatat 60 nama masuk dalam daftar pelamar untuk seluruh jabatan yang diseleksi terbuka.
Jumlah itu menunjukkan seluruh 11 jabatan yang dibuka panitia telah memiliki pelamar. Sebelumnya, pada data pukul 10.25 WIB, masih terdapat jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) yang belum tercantum pelamarnya.
Data terbaru tersebut memuat penambahan sejumlah nama pada beberapa jabatan, termasuk PMDT yang kini diisi lima pelamar.
Seleksi terbuka ini sebelumnya telah dibenarkan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant. Pendaftaran dibuka sejak 11 September dan berakhir pada 25 September 2026.
Dari daftar yang diperoleh, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu yang paling ramai. Tercatat delapan pelamar.
<span;>Mereka yakni Iim Agus Muslim, Doni Ferwari, Budiman Tohir, Dicky Fahlevi Suudi, Nerwan, Nebokadnezer S., Muhamad Randhy Pratamas, dan Anton Widawan Rahman.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) diikuti tujuh pelamar. Mereka adalah Apriyadi, Heny Meyrastika, Iskandar Helmi, Biantori, Syamsi Syarifuddin, Antoni Effendi, dan M. Taslim Hasan.
Jumlah yang sama tercatat pada jabatan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Tujuh nama yang masuk yakni Andriyani Salim, Hepni, Dedi Nurman, Indra Gunawan, Zainal K., Iswany Hendri, dan Meity Zahara.
Sementara jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) masing-masing memiliki enam pelamar.
Untuk Capil, nama yang tercantum adalah Imam Sampurna, Yustian, M. Ridho Alrasyidi, Rahardian Aksa, Husnul Karomi, dan Andin Budiman Patikraton.
Sedangkan Disparbud diikuti Ahmad Agus Rama Halik, Iwan Sagitariza, Adila Indriani, Rahmat Suhaimi, Aspriyanto, dan Sapto Prumo.
Jabatan Kepala BKPSDM tercatat memiliki lima pelamar. Mereka Hendry Dunant, Heri Fitriansyah, Idrus, Novrida Nunyai, dan Yenni Rilia.
Jumlah yang sama terdapat pada jabatan Kepala Dinas PMDT. Lima pelamarnya adalah Redho Tiansya, Kasim, Hamami, Joni Bahri, dan Chandra Khairil.
Untuk jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah terdapat empat pelamar, yakni Heri Rahman, Muhammad Erwin Syah, Yovita Agustina, dan Ramon Trioza.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) juga memiliki empat pelamar: Dirgantara, Rico Budiyanto, Saukat, dan Yunada.
Begitu pula jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), dengan empat nama yaitu, Muhamad Husnan Tamrin, Reza Nompi Saleh, Aprizal, dan Suwarso.
Sementara Dinas Kesehatan tercatat memiliki empat pelamar, yakni dr. Theresia Hutabarat, Asianto, dr. Dian Mauji, dan Lisa Novriani.
Meski seluruh jabatan telah memiliki pelamar, daftar tersebut belum menjadi daftar peserta yang otomatis mengikuti seluruh tahapan seleksi.
Panitia masih harus melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan penilaian rekam jejak. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah pendaftaran ditutup.
“Saat ini proses pelaksanaan sedang berlangsung, adapun keputusan dan tindak lanjutnya akan dituangkan dalam keputusan dan pengumuman setiap tahapan yang ada,” ujar Wakil Ketua Panitia Seleksi, Syarif Hidayat AR dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Setelah pendaftaran ditutup resmi Jumat pukul 16.00 WIB, kata Syarif tahapan berikutnya dijadwalkan masuk pada seleksi atau penilaian berkas dan rekam jejak pada 26 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi yang akan berlangsung pada 27-29 September 2026 yang hasilnya akan ditentukan melalui rapar pansel selanjutnya akan masuk tahapan pembuatan makalah dan persentasi sekaligus wawancara pada tanggal 4-6 Oktober 2026 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 7 Oktober 2026. ” Setiap tahapan akan diumumkan yang sebelumnya melalui rapat penilaian pansel. Hasil Uji Kompetensi akan dilaporkan oleh panitia ke Badan Kepegawaian Nasioanal (BKN) nanti dari BKN akan turun 3 nama untuk masing-masing OPD kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan salah satunya menduduki posisi Kepala OPD”, papar Syarif.
Sedangkan untul Disdukcapil, lanjut Syarif, mungkin agak lebih lama dikarenakan menunggu rekomendasi dari BKN juga harus menunggu rekomendasi dari Mendagri. ” Saya tidak bisa memastikan, tetapi mudah-mudahan Oktober semuanya sudah terisi secara defenitif,” imbuh Syarif (*)
