Bandar Lampung — Penanganan polemik dugaan penjualan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Griya Sukarame, Kota Bandar Lampung, masih menunggu langkah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menyatakan tengah menunggu pemerintah kota mengagendakan pertemuan yang melibatkan warga, pengembang perumahan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum (APH).
Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung, Iqbal Firdaozi, mengatakan pihaknya menunggu agenda pertemuan dari Pemkot Bandar Lampung agar seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat duduk bersama untuk mencari penyelesaian.
“Kami lagi menunggu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengagendakan dari kedua belah pihak, pengembang perumahan dan warga, bersama pemerintah dan APH untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, langkah selanjutnya kini berada pada koordinasi Pemkot Bandar Lampung untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
Pemkot Bandar Lampung diharapkan segera mengagendakan pertemuan dimaksud agar persoalan yang telah lama dipertanyakan warga tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Pertemuan tersebut dinilai penting untuk mempertemukan berbagai keterangan, membuka kejelasan dokumen, serta membahas status dan peruntukan lahan yang menjadi pokok persoalan.
Sebagaimana diketahui, polemik tersebut berkaitan dengan dua bidang lahan di Blok E dan Blok F Perumahan Griya Sukarame. Blok E disebut memiliki luas sekitar 5.985 meter persegi, sedangkan Blok F sekitar 600 meter persegi. Total luas kedua bidang lahan tersebut mencapai sekitar 6.585 meter persegi.
Warga mempertanyakan status dan peruntukan kedua bidang lahan tersebut. Mereka menyatakan masih berpegang pada site plan awal yang disebut diterbitkan pada 23 Maret 2000.
Warga meminta agar dasar perubahan peruntukan lahan, termasuk legalitas dokumen yang digunakan, dapat diperiksa dan dijelaskan secara transparan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, sebelumnya menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung tidak pernah memberikan persetujuan maupun menerbitkan keputusan terkait penjualan fasum tersebut.
Pernyataan Sekda itu menjadi salah satu hal penting yang perlu diklarifikasi dan didalami dalam pertemuan bersama seluruh pihak.
Warga berharap keterlibatan pemerintah kota dan Kejari Bandar Lampung tidak berhenti pada sebatas koordinasi. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut konkret, terutama untuk memastikan status hukum lahan dan mengungkap dasar dokumen yang menjadi persoalan.
Masyarakat juga menegaskan tidak ingin mengambil tindakan sendiri dan memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang agar diselesaikan sesuai ketentuan hukum.
Kini, Pemkot Bandar Lampung diharapkan segera menentukan waktu pertemuan dengan menghadirkan warga, pengembang perumahan, serta APH.
Sebab, kepastian mengenai fasilitas umum bukan hanya menyangkut kepentingan pihak tertentu, melainkan juga hak dan kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan.
Publik pun menunggu realisasi agenda pertemuan tersebut agar polemik fasum Griya Sukarame memperoleh kejelasan dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
(*)
