Bandar Lampung: Pembangunan desa di Lampung memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggandeng Pemerintah Provinsi Lampung dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat pembangunan melalui Program Desaku Maju.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/8/2026).
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, turut membubuhkan tanda tangan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Kristomei Sianturi. Kesepakatan tersebut juga melibatkan kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.
Kerja sama lintas sektor ini diarahkan untuk menjadikan desa sebagai salah satu titik utama pembangunan daerah. Fokusnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi sasaran, mulai dari penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi hingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur dinilai menjadi kunci untuk membuka akses antardesa sekaligus menggerakkan distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Program Desaku Maju sendiri dirancang Pemprov Lampung dengan membuka ruang kolaborasi bersama TNI. Pemerintah daerah tetap menjadi penanggung jawab utama program, sedangkan TNI memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memangkas berbagai hambatan pembangunan di tingkat desa. Dengan akses yang semakin terbuka dan kelembagaan ekonomi desa yang semakin kuat, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya.
Bagi Lampung Utara, sinergi ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan desa agar lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung.
Target akhirnya jelas, desa mandiri, masyarakat sejahtera, dan ekonomi lokal yang semakin berdaya saing. Jika kolaborasi berjalan konsisten, Program Desaku Maju diharapkan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar terasa hingga ke pelosok desa. (*)
