Kotabumi_Gonjang-ganjing Badan Gizi Nasiona (BGN) pasca ditetapkannya Keua BGN Dadan Hindayana. Kali ini BGN memotongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dipastikan tidak berdampak pada kualitas makanan maupun jumlah penerima manfaat di Kabupaten Lampung .
Koordinator BGN Lampung Utara, Anggi Prasetyo, menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat hanya berpengaruh pada besaran honor yang diterima petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Yang dipangkas hanya honor SPPG. Untuk kualitas makanan dan jumlah penerima manfaat tetap sesuai ketentuan, tidak ada pengurangan dan yang pasti pengurangan jam operasiosonol SPPG dari enam hari kerja ” kata Anggi kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Anggi juga mengungkapkan, Kabupaten Lampura memiliki 135 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Namun, tidak seluruhnya bertugas di daerah asal karena sebagian ditempatkan di berbagai wilayah di luar Provinsi Lampung.
Sementara itu, hingga saat ini terdapat 83 dapur SPPG yang tersebar di 23 kecamatan di LampuraDari jumlah tersebut, sebanyak 75 dapur telah beroperasi, sedangkan delapan lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.
Meski demikian, seluruh dapur SPPG tersebut kini tengah menjalani proses moratorium yang diberlakukan BGN Pusat. Kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan BGN di daerah hanya bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan.
“Saat ini seluruh dapur SPPG masuk proses moratorium dari BGN Pusat. Tindak lanjutnya menjadi kewenangan pusat, sedangkan kami di daerah hanya melakukan monitoring,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap keberlangsungan Program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi peserta didik. (*)
