Lampung Utara : Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kian memprihatinkan. Hingga awal Juli 2026, sedikitnya 10 organisasi perangkat daerah (OPD) masih dipimpin pelaksana tugas (Plt), sehingga memicu rangkap jabatan di sejumlah instansi.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Ia menilai kekosongan jabatan yang berlarut-larut berpotensi mengganggu optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami menyayangkan masih banyak jabatan yang kosong. Kondisi ini tentu tidak bisa berjalan optimal karena Plt memiliki keterbatasan kewenangan. Kami mengimbau pemerintah daerah segera melaksanakan seleksi secara transparan berdasarkan merit system agar terpilih pejabat yang kapabel sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik,” kata Nur Rakhman saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).
Kekosongan terbaru terjadi di Dinas Ketahanan Pangan setelah kepala dinas sebelumnya, Muzarin Daud, memasuki masa pensiun. Posisi tersebut kini dijabat Plt oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Maryadi, yang harus merangkap jabatan.
Rangkap jabatan juga terjadi di sejumlah OPD lainnya diantaranya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendri, menjadi Plt Kepala Dinas Perdagangan. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), jabatan kepala badan diisi Sekretaris BPKAD, Iskandar Helmi.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabat Sekretaris Perkim, Dirgantara. Posisi Asisten II dirangkap Asisten III Dina Prawitarini.
Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), jabatan kepala badan diisi Plt Hendri Dunant yang juga menjabat sekretaris. Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diisi Plt Khairul Anwar yang juga menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
Ironisnya, rencana pelaksanaan uji kompetensi (ukom) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga awal Juli 2026 juga belum terlaksana. Pemerintah daerah masih belum memastikan jadwal pengisian jabatan definitif.
“Belum digelar uji kompetensi. Kami masih menunggu arahan pimpinan,” ujar Plt Kepala BKPSDM Lampung Utara, Hendri Dunant belum lama ini.
Padahal, usai rotasi ratusan pejabat administrator dan pengawas pada Mei 2026, pemerintah daerah baru mengisi dua jabatan eselon II secara definitif, yakni Kepala Bappeda dan Kepala Badan Kesbangpol. Sementara 10 jabatan strategis lainnya masih diisi Plt.
Berlarutnya kekosongan jabatan tersebut dinilai dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Lampung Utara, terutama di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah daerah sendiri sebelumnya menargetkan seluruh jabatan tersebut terisi pada Juli 2026, namun hingga kini mekanisme maupun jadwal seleksi belum juga diumumkan. (*)
