Dalam perspektif hukum tata negara dan ekonomi fiskal daerah, polemik pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT SMI sesungguhnya mencerminkan benturan klasik antara kebutuhan percepatan pembangunan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perlu dipahami bahwa dalam konstruksi negara hukum modern, setiap kebijakan fiskal pemerintah daerah tidak hanya diuji dari aspek legalitas administratif semata, tetapi juga dari aspek akuntabilitas konstitusional, rasionalitas kebijakan, serta keberlanjutan kepentingan publik. Karena itu, utang daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan pembangunan, melainkan kontrak fiskal jangka panjang yang konsekuensinya melampaui periode kekuasaan kepala daerah.
Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah memang melekat bersama prinsip diskresi untuk mengambil langkah strategis demi kepentingan masyarakat. Namun diskresi tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kehati-hatian, asas kecermatan, asas proporsionalitas, dan asas kepentingan umum.
Oleh sebab itu, legalitas formal pinjaman tidak otomatis menegasikan kewajiban prudential governance dalam pengambilan kebijakan publik. Sebab dalam praktik ketatanegaraan modern, banyak kebijakan yang secara administratif sah tetapi secara substansi justru menimbulkan problem fiskal dan beban sosial jangka panjang akibat lemahnya perencanaan.
Persoalan jalan rusak memang dapat dikategorikan sebagai urgensi pembangunan. Akan tetapi urgensi sosial tidak boleh berdiri sendiri tanpa ditopang kajian kemampuan fiskal yang objektif, proyeksi pertumbuhan PAD yang realistis, analisis multiplier effect ekonomi, serta mitigasi risiko apabila asumsi pendapatan daerah tidak tercapai.
Dalam perspektif hukum keuangan negara, prinsip kehati-hatian fiskal merupakan bagian inheren dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah terhadap perlindungan kepentingan publik. Sebab APBD pada hakikatnya bukan sekadar instrumen anggaran teknokratis, melainkan manifestasi kontrak sosial antara negara dan masyarakat.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak diikuti penguatan basis ekonomi lokal sering kali menghasilkan paradoks fiskal: proyek selesai dibangun, tetapi kapasitas fiskal daerah tidak tumbuh cukup untuk menopang beban cicilan jangka panjang. Dalam kajian ekonomi publik, kondisi tersebut dikenal sebagai fiscal rigidity, yakni menyempitnya fleksibilitas APBD akibat terkuncinya kapasitas anggaran pada kewajiban rutin dan pembayaran utang.
Jika kondisi tersebut terjadi, maka ruang fiskal pemerintah daerah dapat mengalami tekanan struktural yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya pembiayaan sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, bahkan pemeliharaan infrastruktur itu sendiri.
Karena itu substansi utama yang seharusnya diperdebatkan bukan sekadar setuju atau menolak pinjaman, melainkan sejauh mana desain kebijakan tersebut memenuhi prinsip sustainability fiscal policy, good governance, dan intergenerational responsibility. Sebab keputusan fiskal hari ini pada dasarnya juga menentukan kualitas pelayanan publik dan kapasitas pembangunan bagi generasi mendatang.
Saya berpandangan bahwa transparansi fiskal menjadi syarat mutlak dalam negara demokrasi. Pemerintah daerah perlu membuka secara objektif kepada publik mengenai skenario kemampuan bayar, rasio aman utang, prioritas proyek, simulasi fiskal apabila PAD berada di bawah target, hingga dasar akademik yang digunakan dalam menentukan kebutuhan pinjaman tersebut.
Namun demikian, pinjaman daerah seharusnya ditempatkan sebagai opsi terakhir, bukan pilihan pertama. Pemerintah daerah masih memiliki sejumlah alternatif kebijakan yang secara fiskal lebih sehat dan berkelanjutan.
Pertama, melakukan refocusing dan efisiensi belanja APBD secara serius, khususnya terhadap belanja yang tidak produktif, belanja seremonial, perjalanan dinas, maupun program yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Kedua, pembangunan jalan dapat dilakukan secara bertahap berbasis skala prioritas dengan pendekatan multiyears planning tanpa harus membebani APBD melalui utang besar sekaligus.
Ketiga, pemerintah daerah perlu lebih agresif memperjuangkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi melalui dana infrastruktur, Inpres jalan daerah, DAK, maupun skema bantuan khusus lainnya.
Keempat, penguatan PAD harus menjadi agenda utama sebelum pemerintah mengambil kebijakan utang jangka panjang. Sebab daerah dengan kapasitas fiskal lemah akan sangat rentan mengalami tekanan APBD ketika cicilan mulai berjalan.
Kelima, pemerintah daerah dapat membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek-proyek tertentu yang memiliki nilai ekonomi.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa cepat membangun, tetapi juga seberapa bijak menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan hari ini dengan keselamatan fiskal daerah di masa depan.
Dalam prinsip negara hukum demokratis, pembangunan yang sehat bukan hanya tentang membangun infrastruktur hari ini, tetapi juga memastikan bahwa keputusan politik anggaran tidak berubah menjadi beban konstitusional masyarakat di masa depan akibat kebijakan yang terlalu ekspansif tanpa fondasi fiskal yang memadai.
Penulis : Fitra Zuli taufan jasa, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum UIN Radin Intan Lampung )
