Kotabumi_Bupati Lampung Utara (Lampura) Hamartoni Ahadis, melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (12/10/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tapis, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampura tersebut merupakan hasil seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya kosong.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Lampurq, Romli. Dalam sambutannya, Hamartoni menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab baru. Ia meminta para pejabat tidak berlama-lama melakukan adaptasi, melainkan langsung bekerja dan menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.
Hamartoni juga menekankan perubahan pola evaluasi kinerja pejabat. Jika sebelumnya evaluasi dilakukan dalam rentang waktu dua tahun, kini penilaian terhadap kinerja dan hasil kerja pejabat akan dilakukan setiap enam bulan.
“Dulu dua tahun, tapi sekarang enam bulan harus dievaluasi,” kata Hamartoni.
Penegasan tersebut menjadi tantangan bagi para pejabat yang baru dilantik untuk membuktikan kemampuan dalam menjalankan program kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencapai target pembangunan daerah.
Evaluasi berkala juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas kepemimpinan di masing-masing OPD. Dengan demikian, pejabat tidak hanya dituntut menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga harus mampu menghasilkan capaian yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Hamartoni menyampaikan bahwa masih terdapat satu jabatan yang belum dapat dilantik karena masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Lampung.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan pimpinan di lingkungan Pemkab Lampung Utara belum sepenuhnya rampung. Pemerintah daerah masih harus menunggu tahapan administrasi tersebut sebelum pelantikan untuk jabatan yang dimaksud dapat dilaksanakan.
Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Namun, tantangan sesungguhnya bagi para pejabat yang baru dilantik terletak pada kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan tenggat evaluasi enam bulan, publik tentu menantikan sejauh mana para pimpinan OPD mampu memperbaiki pelayanan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan menjawab berbagai persoalan daerah.
Berikut 10 Pejabat Eselon II yang Dilantik :
Maryadi, SP., M.MP. – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampura. Dr. Muhammad Erwinsyah, S.STP., M.Si. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampura. Kasim, SE., MM. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampura.
Dicky Fahlevi Suudi, S.Sos., MM. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampura. Meity Zahara, SE., MM. – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kabupaten Lampura. Adila Indriani, SE., M.S.Ak. – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampura. Dirgantara, ST., MT. – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampura. Muhammad Husnan Tamrin, ST., MT. – Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampura. Biantori, S.Sos., MH. – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampura. Hendry Dunant, S.STP. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampura.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan birokrasi di lingkungan setempat. Kini, masyarakat menunggu pembuktian kinerja para pejabat tersebut, terutama dalam enam bulan pertama setelah mereka menduduki jabatan baru. (*)
