Kotabumi_Wajah malam di ruas jalan protokol Kabupaten Lampung Utara (Lampura) memang berubah drastis. Lampu penerangan jalan umum (PJU) berbasis LED membuat jalan-jalan utama kini terang benderang.
Namun di balik perubahan itu, muncul sorotan tajam terhadap kebijakan Dinas Perhubungan setempat, terutama soal pengelolaan aset lama dan penggunaan anggaran miliaran rupiah.
Sejumlah warga mempertanyakan nasib ratusan lampu lama yang diganti dalam proyek senilai Rp4,4 miliar pada APBD 2026. Di tengah klaim efisiensi dan modernisasi, transparansi pengelolaan barang bekas justru dinilai minim.
Zainal, warga Kali Umban, Tanjung Aman, mengaku mengapresiasi terang benderangnya jalan protokol. Namun ia mempertanyakan ke mana lampu lama yang masih layak pakai.
“Sekarang memang jauh lebih terang. Tapi lampu yang lama itu ke mana? Kalau masih bagus, kenapa tidak dimanfaatkan secara terbuka?” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Hal serupa disampaikan Hendra, warga Tanjung Senang. Ia menilai kebijakan penggantian lampu seharusnya tidak menyisakan pertanyaan publik.
“Jangan sampai ini hanya ganti baru, tapi yang lama tidak jelas. Kalau masih layak, kenapa tidak langsung dipasang di jalan lingkungan yang gelap?” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampura, Anom Sauni, menyatakan sebanyak 997 titik PJU diganti dengan teknologi LED, dengan biaya rata-rata sekitar Rp4 juta per titik. Ia menyebut lampu lama saat ini disimpan di gudang dan akan dimanfaatkan kembali untuk penggantian lampu rusak.
“Lampu lama ada dan disimpan di gudang. Masih digunakan untuk penggantian di beberapa titik,” kata Anom, Jumat (10/4/2026).
Namun, pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan lanjutan. Publik menilai tidak ada penjelasan rinci mengenai jumlah pasti lampu lama yang tersisa, kondisi kelayakan, hingga mekanisme distribusinya.
Skema pemanfaatan yang harus melalui pengajuan resmi warga juga dinilai berpotensi membuka celah birokrasi yang tidak transparan.
Di sisi lain, besaran anggaran Rp4,4 miliar untuk 997 titik juga menjadi sorotan. Dengan estimasi Rp4 juta per titik, publik mempertanyakan rincian komponen biaya, mulai dari pengadaan, pemasangan, hingga potensi mark-up dalam proyek tersebut.
Sejumlah ruas strategis menjadi lokasi pemasangan, di antaranya Tugu Payan Mas, kawasan pasar, Tanah Miring, Kota Alam, Bernah, hingga Jalan Soekarno-Hatta. Hingga kini, progres baru mencapai sekitar 650 titik, sementara sisanya ditargetkan rampung dalam beberapa pekan ke depan (*)
