BANDAR LAMPUNG : Lonjakan kemantapan jalan provinsi di Lampung pada 2026 mengungkap arah baru pembangunan infrastruktur: kabupaten menjadi medan utama.
Di balik angka kenaikan dari 79,79 persen pada 2025 menjadi 85,46 persen tahun ini, tersimpan pergeseran fokus yang tak lagi bertumpu pada kota, melainkan pada ruas-ruas panjang yang membelah wilayah produksi di kabupaten.
Data pemerintah provinsi menunjukkan, perbaikan paling signifikan justru terjadi di daerah yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi hasil bumi.
Lampung Timur, Mesuji, hingga Lampung Tengah mencatat lonjakan hingga mendekati atau mencapai 100 persen kemantapan. Sementara wilayah dengan kondisi sebelumnya tertinggal seperti Tulang Bawang dan Way Kanan mulai menunjukkan perbaikan bertahap, meski masih menyisakan pekerjaan rumah.
Fakta ini mempertegas satu hal: beban pembangunan jalan provinsi berada di kabupaten. Kota seperti Bandar Lampung yang telah mencapai kemantapan penuh cenderung stagnan, bukan karena diabaikan, melainkan karena ruang peningkatan telah jenuh. Sebaliknya, kabupaten dengan jaringan jalan yang lebih panjang dan kondisi geografis yang menantang justru menjadi ladang intervensi terbesar.
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) merespons dengan menggelar sedikitnya 29 proyek strategis sejak awal tahun, mayoritas berada di ruas kabupaten. Intervensi dilakukan tidak sekadar tambal sulam, tetapi melalui rekonstruksi, peningkatan struktur, hingga pelebaran jalan untuk menopang beban distribusi yang terus meningkat.
Langkah ini juga mendapat sorotan langsung dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam kunjungannya ke Way Kanan, ia meninjau sejumlah ruas prioritas seperti Kasui–Air Ringkih, Sp. Soponyono–Serupa Indah, dan Tegal Mukti–Tajab.
Dengan nilai proyek mencapai Rp172,2 miliar untuk tujuh paket pekerjaan, pemerintah provinsi menegaskan bahwa investasi infrastruktur kini diarahkan ke wilayah yang selama ini menjadi simpul produksi, bukan sekadar pusat administrasi.
Pilihan ini bukan tanpa konsekuensi. Kabupaten adalah simpul ekonomi riil: dari pertanian, perkebunan, hingga distribusi logistik antarwilayah. Ketika jalan di wilayah ini membaik, efeknya langsung terasa—biaya angkut menurun, akses pasar terbuka, dan pergerakan barang menjadi lebih efisien.
Namun, capaian ini sekaligus menguji konsistensi pemerintah daerah. Sebab, membangun jalan di kabupaten bukan hanya soal anggaran besar, tetapi juga keberlanjutan perawatan di tengah tekanan cuaca, beban kendaraan berat, dan luasnya jaringan jalan.
Lonjakan kemantapan jalan pada 2026 menjadi lebih dari sekadar statistik. Ia menandai pergeseran paradigma: dari pembangunan yang berpusat di kota menuju penguatan konektivitas berbasis wilayah. Jika konsisten, strategi ini berpotensi menutup kesenjangan antarwilayah—menghubungkan desa ke pusat ekonomi, dan menjadikan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan yang lebih merata.
Penulis : Hendra
Editor : Yongki
