Jakarta : Pemerintah mulai merapikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara ribuan unit dapur layanan.
Dari total 2.162 SPPG yang terdampak, sebagian besar disuspensi untuk perbaikan, sementara sisanya terancam ditutup permanen jika gagal memenuhi standar.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut persoalan utama terletak pada kelengkapan administrasi dan standar sanitasi. Sejumlah SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), bahkan ada yang proses pengajuannya mandek lebih dari sebulan.
“Meski ada SPPG yang secara operasional sudah baik, jika SLHS belum terbit, tetap kami hentikan sementara,” ujar Dadan usai rapat terbatas di Jakarta, Kamis, (02/04/ 2026).
Tak hanya sertifikasi, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan. Beberapa SPPG diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), komponen krusial dalam pengelolaan dapur skala besar.
Pemerintah memberi tenggat singkat. Unit yang belum memiliki IPAL diminta segera membangun fasilitas tersebut, dengan masa suspensi berkisar satu hingga dua pekan tergantung progres di lapangan.
Langkah ini menegaskan bahwa standar kesehatan tidak bisa dinegosiasikan, terutama dalam program yang menyasar jutaan anak sebagai penerima manfaat.
Evaluasi juga merambah kualitas makanan. Selama Ramadan, pemerintah menemukan 62 SPPG menyajikan menu yang tidak sesuai standar gizi. Temuan ini sempat ramai di media sosial dan memicu kritik publik.
Sebagai respons, seluruh unit tersebut dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui skala program MBG yang masif membawa tantangan besar. Hingga akhir Maret 2026, program ini telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 61 juta penerima manfaat.
Dari total 26.066 SPPG yang beroperasi, ribuan di antaranya kini masuk daftar evaluasi, 2.162 dihentikan sementara dan 1.789 disuspensi untuk perbaikan. Sedangkan ratusan lainnya mendapat peringatan bertahap
“Ini program besar. Memberi makan puluhan juta anak tentu tidak mudah. Tapi kami terus melakukan penyempurnaan,” kata Zulkifli.
Pemerintah menegaskan, suspensi bukan akhir. SPPG masih diberi ruang untuk berbenah. Namun, jika tetap tidak memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA), penutupan permanen akan diberlakukan.
Langkah penertiban ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah, mempercepat program gizi nasional, sekaligus memastikan kualitasnya tetap terjaga.
Editor: Yongki
