JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan sederet capaian pemerintahannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan anggota parlemen dan jajaran pejabat negara, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif hanya dalam 663 hari atau sekitar 21 bulan pemerintahan.
Jika dirata-rata, pemerintah disebut telah menjalankan satu kebijakan transformatif setiap sekitar lima hari.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut tidak sekadar mengejar capaian jangka pendek. Pemerintah, kata dia, berupaya membongkar berbagai persoalan struktural yang selama puluhan tahun dianggap sulit diselesaikan.
Presiden menyebut keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong menjadi modal utama pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda tersebut.
Namun, Prabowo mengingatkan pemerintah tidak boleh menganggap seluruh persoalan bangsa telah selesai.
“Dalam waktu kurang dari dua tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit dapat kita mulai selesaikan,” katanya.
Swasembada Pangan Dikebut
Salah satu capaian yang disorot Prabowo adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu sekitar satu tahun.
Capaian itu, menurut Presiden, jauh lebih cepat dibandingkan target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Untuk memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk serta menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.
Kebijakan tersebut disebut turut berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyebut keuntungan perusahaan meningkat hingga 252,8 persen.
Tak hanya pangan, sektor energi juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui penggunaan biodiesel B50.
Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar.
Bagi Prabowo, capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti bekerja.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa mandat yang diterimanya dari rakyat bukan untuk mencari alasan atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Sebaliknya, mandat tersebut diberikan agar pemerintah bekerja mencari solusi.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujarnya.
Sejumlah program lain turut dipaparkan, di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan program Cek Kesehatan Gratis yang diklaim telah menjangkau 108 juta orang.
Meski memaparkan sejumlah capaian, Prabowo mengakui pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar.
Kemiskinan, kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan masih menjadi persoalan yang harus ditangani.
Karena itu, Presiden meminta seluruh lembaga negara tidak terlena dengan capaian yang telah diraih.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” tegasnya.
Prabowo kemudian menempatkan berbagai program pemerintah dalam kerangka yang lebih panjang. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada kepentingan satu periode pemerintahan.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” pungkas Prabowo.
Pesan tersebut menjadi salah satu garis besar pidato kenegaraan Prabowo: pemerintah ingin menunjukkan percepatan kerja, tetapi sekaligus menegaskan bahwa capaian 21 bulan bukan garis akhir. Masih ada persoalan mendasar yang menuntut pembuktian melalui hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
